Uncategorized @id » Konsultan Pajak

18 Sep

5 Cara Memahami Nilai Kurs Mingguan Agar Bisnis Impor & Pajakmu Lebih Terkendali

Pendahuluan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PPN, PPN Jasa & PPnBM merupakan ketentuan yang sangat penting bagi pelaku usaha impor, eksportir, penyedia jasa luar negeri, dan semua pihak yang melakukan transaksi dalam mata uang asing. Karena nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah berfluktuasi setiap waktu, pemerintah menetapkan bahwa kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan pajak dan bea harus ditetapkan secara periodik biasanya mingguan agar mencerminkan kondisi pasar terkini. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

16 Sep

7 Langkah Wajib: Siap-Siap Pelaporan SPT Tahunan Coretax 2026 yang Lebih Mudah dan Aman

Pendahuluan Pelaporan SPT Tahunan Coretax 2026 menjadi tonggak penting dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mewajibkan penggunaan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax mulai tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada tahun 2026. Artinya, semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak lagi bisa menggunakan sistem lama seperti DJP Online, e-Filing, maupun e-Form untuk melaporkan SPT Tahunan. Transformasi digital ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional. Tujuannya adalah menyederhanakan administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan wajib [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

12 Sep

7 Hal Penting tentang Kapan Pengusaha Wajib PKP dan Mulai Pungut PPN

Pendahuluan Kapan pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP dan mulai pungut PPN? Pertanyaan ini sangat relevan bagi setiap pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan hanya sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang melekat begitu omzet usaha melewati batas tertentu. Dengan menjadi PKP, pengusaha memperoleh hak dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satu sumber utama penerimaan negara. Artikel ini akan membahas secara detail mengenai aturan, syarat, proses, kewajiban, hingga konsekuensi bila pengusaha [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

11 Sep

10 Keunggulan Jasa Pelaporan Pajak Masa UMKM yang Tidak Boleh Dilewatkan

Pendahuluan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah salah satu motor utama perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM mencapai lebih dari 65 juta unit dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, di balik peran strategis tersebut, kepatuhan pajak UMKM masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Salah satu tantangan terbesar adalah pelaporan pajak bulanan atau yang dikenal dengan pajak masa. Banyak pelaku UMKM merasa kesulitan mengurus administrasi, memahami regulasi terbaru, hingga menghindari sanksi. [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

09 Sep

Layanan Profesional Jasa Pelaporan SPT Tahunan Badan : Solusi Efisien dan Patuh Regulasi

Pendahuluan Setiap badan usaha yang beroperasi di Indonesia, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), firma, koperasi, maupun yayasan, memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan prinsip tata [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

14 Jun

Cara Menyusun Dokumen Pendukung Penyelesaian SP2DK dari Kantor Pajak

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah bentuk komunikasi awal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak jika ditemukan data yang belum konsisten atau tidak sesuai dengan pelaporan pajak. Tanggapan atas SP2DK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang kuat dan relevan. Sebaiknya dokumen disusun dengan rapi, sistematis, dan valid sehingga mempermudah proses klarifikasi serta menghindarkan Wajib Pajak dari pemeriksaan atau sanksi lebih lanjut. Ada beberapa tujuan pentingnya dilakukan penyusunan Dokumen Pendukung Memberikan penjelasan faktual atas data yang dipermasalahkan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

23 Jun

PENAWARAN JASA PEMBUKUAN, PERPAJAKAN, DAN BPJS TENAGA KERJA DALAM SATU PAKET DENGAN BIAYA TERJANGKAU BAGI UMKM

Mengamati kondisi terkini atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh DJP atas pajak perusahaan. Serta adanya potensi DJP meminta klarifikasi setiap tahun atas pelaporan pajak yang sudah dilaporkan. Maka kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen perpajakan, pembukuan, dan legalitas (PT. GP Tax Consulting) mengusulkan dan mempertimbangkan perlu/urgent untuk disusun pembukuan secara akuntansi atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan khususnya UMKM. Dengan demikian, perusahaan UMKM memiliki dukungan data yang kuat dan legal [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

25 Mar

Faktor-Faktor Yang Penyebab Timbulnya Bukti Permulaan Pidana Saat Menyusun SPT Badan

Bukti permulaan pidana adalah bukti awal yang diperlukan untuk memulai penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam konteks penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya bukti permulaan pidana bisa bermacam-macam, termasuk: Ketidaksesuaian antara Pendapatan dan Pengeluaran: Jika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara pendapatan yang dilaporkan dengan pengeluaran yang terjadi, ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa terjadi pelanggaran perpajakan. Penghindaran Pajak: Jika terdapat bukti atau indikasi bahwa badan usaha mencoba untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak sah, [...]

01 Jan

Fasiltas Natura Merupakan Objek Pajak Berdasarkan UU HPP

Fasilitas natura adalah istilah yang mengacu pada pembayaran pajak dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang tunai. Pada konteks perpajakan di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur mengenai fasilitas natura dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU PPh). Menurut UU PPh, fasilitas natura bisa dianggap sebagai objek pajak jika terdapat keterkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang dikenai pajak. Hal ini mencakup penerimaan fasilitas non-moneter yang bisa [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

01 Jan

maknativegpc2023

Menghitung Surat Pemberitahuan (SPT) Badan secara efisien merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau badan usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Dasar hukum yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan Tahunan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. UU tersebut mengatur berbagai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, termasuk badan usaha, untuk melaporkan pendapatan, pengurangan, penghasilan yang kena pajak, dan informasi [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments