Monthly Archives - November 2025

7 Fakta Baru SP2DK 2025: Sentimen Negatif terhadap Pegawai Pajak & Langkah Perbaikan DJP

Pendahuluan Dalam praktik pengawasan pajak di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah surat permintaan klarifikasi yang dikenal sebagai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Meski secara regulasi SP2DK bukanlah sanksi atau pemeriksaan langsung, namun pada kenyataannya penerbitannya kerap menimbulkan persepsi negatif, terutama terhadap pegawai pajak yang bertugas menindaklanjuti. Baru-baru ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pegawai pajak sering mendapatkan citra negatif karena SP2DK, banyak wajib pajak yang merasa surat tersebut layaknya [...]

Read more...

5 Rahasia Fasilitas Pajak UMKM 0,5% untuk OP & PT Perorangan (Update 2025)

Pendahuluan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk mendorong perkembangan UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak berupa PPh Final 0,5 % atas peredaran bruto. Namun, kebijakan ini memiliki sejumlah syarat dan batas waktu yang wajib dipahami oleh pengusaha terutama bila Anda adalah Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau perseroan perorangan. Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam dan pendampingan profesional untuk mengoptimalkan skema pajak sekaligus menjaga kepatuhan. Dasar Hukum dan Ketentuan Tarif Insentif tarif PPh Final 0,5 % diatur [...]

Read more...

PPh 21 DTP Pariwisata 2025: 5 Langkah Praktis Memanfaatkan PMK 72/2025

Pendahuluan Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi dan menstimulasi sektor pariwisata, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”). Peraturan ini memperluas fasilitas insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (PPh 21 DTP) kepada pekerja di industri pariwisata. Artikel ini akan membahas dengan lengkap: apa pokok-ketentuan PMK 72/2025, siapa yang berhak dan bagaimana mekanismenya, kewajiban perusahaan, risiko jika salah penerapan, serta bagaimana perusahaan Anda, melalui layanan dari Great Performance Consulting dapat memanfaatkan fasilitas ini [...]

Read more...

Lapor SPT Tahunan Badan 2025 Lebih Mudah dan Aman Bersama Great Performance Consulting

Pendahuluan Bagi banyak pelaku bisnis, masa pelaporan SPT Tahunan Badan sering menjadi momen penuh tekanan. Laporan keuangan yang rumit, data yang belum sinkron, hingga perubahan regulasi yang cepat membuat proses ini rawan kesalahan. Salah satu aspek yang paling sering menimbulkan kebingungan adalah PPh Pasal 29, yaitu pajak penghasilan kurang bayar yang wajib disetor sebelum pelaporan SPT Tahunan. Di sinilah Great Performance Consulting hadir bukan sekadar konsultan pajak, melainkan mitra strategis bisnis Anda. Kami membantu perusahaan menghadapi tantangan pelaporan pajak dengan solusi [...]

Read more...