Konsultan » Konsultan Pajak | GP Tax Consulting

31 Agu

Restitusi Pajak: 33,65% Turun! Ini Risiko Fatalnya

Pendahuluan Restitusi pajak kembali menjadi sorotan setelah realisasinya hingga Juli 2026 tercatat Rp185,38 triliun. Nilai tersebut turun 33,65% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar Rp279,39 triliun. Penurunan sekitar Rp94,01 triliun ini memunculkan pertanyaan penting bagi dunia usaha: mengapa restitusi pajak turun cukup tajam? Restitusi Pajak Turun 33,65% hingga Juli 2026 Realisasi restitusi pajak sampai Juli 2026 dicatat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp185,38 triliun. Dari jumlah tersebut, restitusi PPN Dalam Negeri menjadi komponen terbesar, yaitu Rp130,9 triliun. Selanjutnya, restitusi PPh Badan [...]

By Konsultan Uncategorized @id 0 Comments

26 Agu

Target Pajak 2027 Rp2.908 Triliun: Wajib Tahu Potensi Pajak Baru

Pendahuluan Pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan 2027 sebesar Rp2.908 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini langsung memunculkan pertanyaan penting: apakah pemerintah akan menerapkan pungutan pajak baru untuk mengejar target tersebut? Pertanyaan itu wajar, terutama bagi perusahaan, pelaku UMKM, pekerja, dan investor. Sebab, perubahan kebijakan pajak dapat memengaruhi biaya usaha, arus kas, hingga daya beli. Namun, angka Rp2.908 triliun perlu dipahami secara tepat karena tidak seluruhnya berasal dari penerimaan pajak. Target Penerimaan Perpajakan 2027 Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun. [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

13 Agu

Jasa Pembukuan Profesional: Solusi Cerdas Kelola Keuangan Bisnis 2026

Pendahuluan Jasa Pembukuan semakin penting bagi perusahaan dan UMKM yang ingin mengelola keuangan secara rapi, akurat, dan terukur. Pembukuan tidak hanya mencatat transaksi. Sebaliknya, data keuangan yang tertib membantu pemilik usaha memahami omzet, biaya, laba, aset, kewajiban, dan arus kas. Terlebih lagi, perubahan administrasi perpajakan pada 2026 membuat kualitas data keuangan semakin penting. Karena itu, bisnis perlu membangun pembukuan yang konsisten sejak awal, bukan hanya ketika mendekati pelaporan pajak. Mengapa Jasa Pembukuan Penting? Pembukuan yang rapi membantu pemilik usaha melihat kondisi bisnis secara [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

11 Agu

PER-8/PJ/2026: JANGAN SALAH! Billing & PBK Berubah

Pendahuluan PER-8/PJ/2026 membawa perubahan penting dalam administrasi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan aturan ini pada 28 Juli 2026 sebagai perubahan atas PER-10/PJ/2024. Aturan tersebut mengatur pembayaran, penyetoran, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Karena itu, wajib pajak perlu memahami PER-8/PJ/2026 agar proses pembayaran pajak tidak menimbulkan kesalahan administrasi. Terlebih, perubahan ini mencakup kode billing, pemindahbukuan atau PBK, serta penyesuaian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Apa Saja Perubahan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

05 Agu

Jasa Konsultan Pajak Terpercaya se Indonesia 2026: Solusi Profesional

Jasa Konsultan Pajak Terpercaya se Indonesia untuk Pendampingan Profesional Memahami kewajiban perpajakan membutuhkan ketelitian, pengetahuan, dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Perubahan regulasi serta perkembangan layanan perpajakan digital juga membuat wajib pajak perlu mengikuti informasi terbaru. Karena itu, memilih jasa konsultan pajak terpercaya se Indonesia dapat membantu wajib pajak memperoleh pendampingan yang lebih tepat, profesional, dan sesuai ketentuan. Konsultan pajak dapat membantu memberikan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan, administrasi, perhitungan, pelaporan, hingga berbagai kebutuhan konsultasi lainnya. Dengan pendampingan yang tepat, wajib pajak [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

22 Jul

Resmi! 7 Fakta TNI & Polisi Awasi Pajak yang Wajib Diketahui

Pendahuluan Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut muncul setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Akibatnya, banyak masyarakat mengira aparat TNI dan Polri akan mengawasi atau bahkan memeriksa pembayaran pajak secara langsung. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. DJP telah memberikan klarifikasi bahwa pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya bertujuan memperkuat koordinasi serta pembangunan jejaring informasi dalam kegiatan pengawasan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

21 Jul

7 Fakta Penting UU PFII: Insentif Pajak hingga 50 Tahun

Pendahuluan Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini menjadi perhatian karena pemerintah ingin menciptakan kawasan finansial bertaraf internasional yang mampu bersaing dengan pusat keuangan dunia seperti Dubai International Financial Centre (DIFC). Selain itu, kehadiran PFII diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi asing, memperkuat industri jasa keuangan, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi global baru di kawasan Asia. Salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah adanya rencana pemberian insentif [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

16 Jul

Wajib Tahu! Pajak 0,5% Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus 2026

Pendahuluan Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menerapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace yang telah ditunjuk. Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam administrasi perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace perlu memahami aturan tersebut agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ini sebagai pajak baru. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa aturan tersebut tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah [...]

09 Jul

Wajib Tahu! DJP Resmi Tunjuk 7 Pemungut PPN PMSE Baru, Cek Daftarnya!

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat pengawasan ekonomi digital dengan menunjuk tujuh perusahaan digital baru sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar 11%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, penunjukan tersebut menegaskan bahwa perusahaan digital yang memenuhi kriteria wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualan barang maupun jasa digital kepada konsumen di Indonesia. Berdasarkan informasi resmi [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

03 Jul

7 Fakta Mekanisme Baru Pajak Marketplace 2026

Pemerintah Mulai Terapkan Mekanisme Baru Pajak Marketplace Pemerintah Indonesia resmi menerapkan mekanisme baru pemungutan pajak bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menyederhanakan proses administrasi bagi pelaku usaha digital. Dengan demikian, pedagang tidak lagi harus melakukan seluruh proses pembayaran pajak secara mandiri untuk transaksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut. Mekanisme ini mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Pemerintah menegaskan bahwa [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

Author - Konsultan