7 Fakta Baru SP2DK 2025: Sentimen Negatif terhadap Pegawai Pajak & Langkah Perbaikan DJP
Pendahuluan Dalam praktik pengawasan pajak di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah surat permintaan klarifikasi yang dikenal sebagai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Meski secara regulasi SP2DK bukanlah sanksi atau pemeriksaan langsung, namun pada kenyataannya penerbitannya kerap menimbulkan persepsi negatif, terutama terhadap pegawai pajak yang bertugas menindaklanjuti. Baru-baru ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pegawai pajak sering mendapatkan citra negatif karena SP2DK, banyak wajib pajak yang merasa surat tersebut layaknya [...]
