Monthly Archives - Mei 2026

PMK 26/2026 Ubah Aturan Pajak Rokok

Pendahuluan PMK 26/2026 resmi mengubah aturan pajak rokok di Indonesia dan menjadi perhatian utama pelaku usaha sektor hasil tembakau. Regulasi terbaru ini langsung menarik perhatian pelaku usaha karena pemerintah menghadirkan sejumlah penyesuaian pada mekanisme pelaporan, pengawasan, dan tata kelola administrasi perpajakan sektor hasil tembakau. Namun, perubahan ini bukan sekadar revisi teknis biasa. Sebaliknya, pemerintah merancang PMK 26/2026 untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal. Fokus Utama Perubahan dalam PMK No 26 Tahun 2026 Secara substansial, regulasi baru ini menghadirkan [...]

Read more...

RESMI! Wajib Pajak 2026 Dipindahkan ke KPP Madya, Segera Cek AR Anda

Pendahuluan Perubahan besar kembali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, puluhan ribu wajib pajak resmi mengalami perpindahan administrasi dari KPP Pratama menuju KPP Madya. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian para pelaku usaha karena berdampak pada administrasi, pengawasan, hingga komunikasi perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, seluruh wajib pajak badan maupun pelaku usaha perlu segera mengecek status administrasi pajaknya. Selain itu, wajib pajak juga disarankan segera menghubungi Account Representative (AR) masing-masing agar seluruh proses perpajakan tetap berjalan lancar. Apa Itu Perpindahan dari KPP [...]

Read more...

PMK No 28/2026 Terbaru: Dampak Besar Restitusi Pajak & WP Patuh Dicabut, Wajib Tahu!

Pendahuluan Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembaruan kebijakan perpajakan melalui PMK No 28/2026. Regulasi ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam mekanisme restitusi lebih bayar pajak dan status Wajib Pajak (WP) Patuh. Bagi dunia usaha, aturan ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada strategi keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu poin paling krusial adalah dicabutnya status WP Patuh secara menyeluruh, sehingga seluruh perusahaan harus mengajukan ulang sesuai persyaratan terbaru yang jauh lebih ketat. Apa Itu PMK No 28/2026? PMK No [...]

Read more...