Blog » Konsultan Pajak | GP Tax Consulting

09 Sep

Layanan Profesional Jasa Pelaporan SPT Tahunan Badan : Solusi Efisien dan Patuh Regulasi

Pendahuluan Setiap badan usaha yang beroperasi di Indonesia, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), firma, koperasi, maupun yayasan, memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepatuhan terhadap pelaporan SPT Tahunan Badan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan prinsip tata [...]

By Konsultan Uncategorized @id 0 Comments

14 Jun

Cara Menyusun Dokumen Pendukung Penyelesaian SP2DK dari Kantor Pajak

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah bentuk komunikasi awal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak jika ditemukan data yang belum konsisten atau tidak sesuai dengan pelaporan pajak. Tanggapan atas SP2DK harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang kuat dan relevan. Sebaiknya dokumen disusun dengan rapi, sistematis, dan valid sehingga mempermudah proses klarifikasi serta menghindarkan Wajib Pajak dari pemeriksaan atau sanksi lebih lanjut. Ada beberapa tujuan pentingnya dilakukan penyusunan Dokumen Pendukung Memberikan penjelasan faktual atas data yang dipermasalahkan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

23 Jun

PENAWARAN JASA PEMBUKUAN, PERPAJAKAN, DAN BPJS TENAGA KERJA DALAM SATU PAKET DENGAN BIAYA TERJANGKAU BAGI UMKM

Mengamati kondisi terkini atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh DJP atas pajak perusahaan. Serta adanya potensi DJP meminta klarifikasi setiap tahun atas pelaporan pajak yang sudah dilaporkan. Maka kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa manajemen perpajakan, pembukuan, dan legalitas (PT. GP Tax Consulting) mengusulkan dan mempertimbangkan perlu/urgent untuk disusun pembukuan secara akuntansi atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan khususnya UMKM. Dengan demikian, perusahaan UMKM memiliki dukungan data yang kuat dan legal [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

25 Mar

Faktor-Faktor Yang Penyebab Timbulnya Bukti Permulaan Pidana Saat Menyusun SPT Badan

Bukti permulaan pidana adalah bukti awal yang diperlukan untuk memulai penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam konteks penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya bukti permulaan pidana bisa bermacam-macam, termasuk: Ketidaksesuaian antara Pendapatan dan Pengeluaran: Jika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara pendapatan yang dilaporkan dengan pengeluaran yang terjadi, ini dapat menimbulkan kecurigaan bahwa terjadi pelanggaran perpajakan. Penghindaran Pajak: Jika terdapat bukti atau indikasi bahwa badan usaha mencoba untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang tidak sah, [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

01 Jan

Fasiltas Natura Merupakan Objek Pajak Berdasarkan UU HPP

Fasilitas natura adalah istilah yang mengacu pada pembayaran pajak dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang tunai. Pada konteks perpajakan di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur mengenai fasilitas natura dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU PPh). Menurut UU PPh, fasilitas natura bisa dianggap sebagai objek pajak jika terdapat keterkaitan dengan pendapatan atau penghasilan yang dikenai pajak. Hal ini mencakup penerimaan fasilitas non-moneter yang bisa [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

01 Jan

maknativegpc2023

Menghitung Surat Pemberitahuan (SPT) Badan secara efisien merupakan hal yang penting bagi perusahaan atau badan usaha agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Dasar hukum yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Badan Tahunan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. UU tersebut mengatur berbagai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, termasuk badan usaha, untuk melaporkan pendapatan, pengurangan, penghasilan yang kena pajak, dan informasi [...]

14 Mar

Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Wajib Pajak

Perpajakan merupakan hal yang kompleks dan terus berkembang. Oleh karena itu, banyak badan usaha yang membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk membantu dalam mengurus persoalan perpajakan mereka. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai peran konsultan pajak dalam membantu badan usaha dalam mengelola pajak mereka. Mengoptimalkan Pajak Peran pertama konsultan pajak adalah membantu badan usaha dalam mengoptimalkan pajak. Konsultan pajak dapat membantu badan usaha dalam mengoptimalkan struktur perpajakan mereka, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Selain itu, konsultan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

28 Okt

Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19

Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19 | Pandemi Covid 19 telah berdampak terhadap aspek kesehatan maupun ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah korban yang meninggal cukup banyak, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun sudah masuk dalam tahap resesi pada Triwulan 2 tahun 2020 (Kementerian Keuangan). Salah satu faktor yang memberikan konstribusi bagi penyelamatan ekonomi Indonesia saat ini adalah peran pajak. Pemerintah Indonesia pun telah memberikan beberapa program relaksasi perpajakan, yang pada hakekatnya bertujuan untuk memperingan beban keuangan perusahaan [...]

By Konsultan Pajak Berita Pajak peran pajak Comments Off

22 Okt

Denda Pajak Kendaraan Dihapus di 8 Provinsi, Jakarta Enggak Kebagian

Denda Pajak Kendaraan Dihapus di 8 Provinsi, Jakarta Nggak Kebagian | Beberapa provinsi kompak menghapus denda pajak kendaraan. Namun warga DKI Jakarta belum kebagian kebijakan serupa. Provinsi yang memberikan penghapusan denda pajak kendaraan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bali. Masing-masing wilayah tersebut menerapkan syarat dan durasi waktu yang berbeda untuk penghapusan denda pajak kendaraan tersebut. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan belum diterapkan oleh Bapenda DKI. Kepala [...]

By Konsultan Pajak Berita Pajak denda pajak kendaraan Comments Off