PER-8/PJ/2026: JANGAN SALAH! Billing & PBK Berubah

Pendahuluan

PER-8/PJ/2026 membawa perubahan penting dalam administrasi pembayaran dan penyetoran pajak melalui Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan aturan ini pada 28 Juli 2026 sebagai perubahan atas PER-10/PJ/2024. Aturan tersebut mengatur pembayaran, penyetoran, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Karena itu, wajib pajak perlu memahami PER-8/PJ/2026 agar proses pembayaran pajak tidak menimbulkan kesalahan administrasi. Terlebih, perubahan ini mencakup kode billing, pemindahbukuan atau PBK, serta penyesuaian Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS).

Apa Saja Perubahan PER-8/PJ/2026?

Secara umum, PER-8/PJ/2026 menyempurnakan mekanisme pembayaran pajak dalam Coretax. Perubahan tersebut memberikan kejelasan bagi wajib pajak ketika membuat kode billing, melakukan pembayaran, maupun memperbaiki kesalahan pembayaran melalui PBK.

Selain itu, DJP juga menyesuaikan lampiran KAP dan KJS. Dengan demikian, wajib pajak perlu memastikan kode yang digunakan sesuai dengan jenis pajak dan tujuan pembayaran.

baca selengkapnya https://www.gpckonsultanpajak.com/konsultan-pajak-terpercaya-indonesia/

Kode Billing Berlaku 14 Hari

Salah satu poin penting dalam PER-8/PJ/2026 berkaitan dengan kode billing. Kode billing memiliki masa berlaku 336 jam atau 14 hari sejak diterbitkan. Ketentuan masa aktif 14 hari juga tercantum dalam informasi resmi Coretax DJP.

Menariknya, aturan terbaru memberikan hak kepada wajib pajak untuk membatalkan kode billing yang belum digunakan selama kode tersebut masih berlaku. Fasilitas ini membantu wajib pajak ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan billing, misalnya salah memilih KAP, KJS, masa pajak, atau nominal pembayaran.

Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu membiarkan billing yang keliru sampai kedaluwarsa. WP dapat membatalkannya dan membuat kode billing baru dengan data yang benar.

PER-8/PJ/2026 Ubah Ketentuan Pemindahbukuan

Selain kode billing, pemindahbukuan pajak atau PBK juga mendapat penyesuaian. PER-8/PJ/2026 memperjelas cakupan pembayaran yang dapat menggunakan mekanisme PBK.

Beberapa jenis pembayaran yang masuk dalam ketentuan tersebut mencakup pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran terkait perubahan atau adendum PPJB, penyetoran di muka Bea Meterai, serta Deposit Pajak.

Namun, wajib pajak tetap perlu memperhatikan persyaratan yang berlaku. Artinya, kesalahan pembayaran tidak otomatis berarti seluruh transaksi dapat dipindahbukukan. WP harus memastikan kondisi pembayaran memenuhi ketentuan sebelum mengajukan PBK.

KAP dan KJS Pajak Juga Disesuaikan

Perubahan lain yang tidak kalah penting terdapat pada Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). DJP memperbarui lampiran kode tersebut untuk menyesuaikan administrasi pembayaran dengan perkembangan ketentuan perpajakan.

Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak langsung menggunakan kode pembayaran lama. Sebelum membuat billing, lakukan pengecekan terhadap jenis pajak, masa pajak, KAP, KJS, dan nominal yang akan dibayar.

Langkah sederhana tersebut dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan administrasi serta kebutuhan koreksi pada kemudian hari.

Dampaknya bagi Wajib Pajak dan Perusahaan

Pada praktiknya, PER-8/PJ/2026 memberikan mekanisme yang lebih jelas dalam administrasi pembayaran pajak di era Coretax. Wajib pajak memperoleh fleksibilitas melalui pembatalan kode billing yang belum digunakan. Selain itu, ketentuan PBK dan KAP/KJS menjadi lebih terarah.

Meski demikian, perubahan aturan juga menuntut perusahaan meningkatkan ketelitian. Kesalahan kode atau data pembayaran dapat menimbulkan pekerjaan tambahan, terutama ketika perusahaan harus melakukan rekonsiliasi antara pembayaran, pelaporan SPT, dan pencatatan internal.

Great Performance Consulting Siap Membantu

Mengikuti perubahan administrasi pajak tidak cukup hanya dengan mengetahui aturan. Perusahaan juga perlu memastikan setiap pembayaran dan penyetoran sesuai dengan kewajiban pajaknya.

Great Performance Consulting membantu wajib pajak dan perusahaan menghadapi kebutuhan administrasi perpajakan secara lebih terstruktur, termasuk konsultasi kode billing, pemindahbukuan pajak, KAP dan KJS, rekonsiliasi pembayaran, serta pendampingan kepatuhan pajak di era Coretax.

Dengan pendampingan profesional, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kesalahan lebih awal dan mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru.

baca selengkapnya https://www.gpkonsultanpajak.com/jasa-penyelesaian-sp2dk-2.html

Kesimpulan

PER-8/PJ/2026 menjadi pembaruan penting dalam administrasi pembayaran pajak melalui Coretax. Aturan ini menyempurnakan ketentuan kode billing, pemindahbukuan, KAP, dan KJS.

Karena itu, wajib pajak perlu segera menyesuaikan prosedur pembayaran internal. Pastikan setiap billing menggunakan data yang benar, manfaatkan fasilitas pembatalan ketika diperlukan, dan pahami ketentuan PBK sebelum mengajukan pemindahbukuan.

Dengan administrasi yang teliti dan dukungan Great Performance Consulting, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tertib, akurat, dan sesuai perkembangan sistem Coretax.