Monthly Archives - Oktober 2026

Laporan Tahunan PT 2025: Waspada Sanksi SABH!

Pendahuluan PT Anda belum melaporkan laporan tahunan 2025 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? Segera cek statusnya. Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, menetapkan jadwal teguran bagi perseroan yang belum memenuhi kewajiban tersebut. Pada 1–31 Desember 2026, Ditjen AHU akan mengirim teguran tertulis. Mulai 2 Januari 2027, instansi itu dapat memblokir akses SABH bagi PT yang masih menunggak. Karena itu, direksi perlu mengambil langkah sejak sekarang. Jadwal Sanksi Laporan Tahunan PT 2025 Catat dua tanggal penting ini: 1–31 Desember 2026: Ditjen AHU [...]

Read more...

Aturan Kuasa Pajak 2026: Apa yang Berubah?

Pendahuluan Pelaku usaha dan wajib pajak orang pribadi perlu memahami aturan kuasa pajak terbaru yang berlaku pada 2026. Pada 2026, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak serta kewajiban kuasa di bidang perpajakan. Peraturan ini berlaku sejak 6 Juli 2026 dan mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014. Selain itu, PMK Nomor 55 Tahun 2026 mengatur konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, berlaku sejak 24 Agustus 2026. Apa Itu Kuasa Pajak? Kuasa pajak [...]

Read more...

Putusan MK 2026: Uji Kritis Aturan Kuasa Pajak!

Putusan MK 2026: Uji Kritis Aturan Kuasa Pajak! Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 341/PUU-XXIV/2026 menyoroti batas kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur kompetensi kuasa wajib pajak. Putusan ini tidak membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 maupun PMK Nomor 55 Tahun 2026. Namun, pertimbangan hukumnya membuka ruang analisis terhadap ketentuan administratif yang berpotensi membatasi hak wajib pajak dan kuasanya. Teten Dharmawan, S.E., S.H., M.H., BKP., CCL, Ketua IKPI Cabang Lampung, konsultan pajak, kuasa hukum di Pengadilan Pajak, sekaligus advokat, membahas [...]

Read more...

PTKP 2027: Wajib Pajak Wajib Tahu! Pemerintah Siapkan Penyesuaian Sesuai Inflasi

Pemerintah Akan Ubah Besaran PTKP, Disesuaikan dengan Inflasi Pemerintah berencana menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mulai 2027 dengan mempertimbangkan inflasi. Rencana ini menjadi perhatian wajib pajak orang pribadi karena PTKP menentukan batas penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung penyesuaian tersebut bersama Menteri Keuangan. Sampai 7 Oktober 2026, pemerintah belum mengumumkan angka PTKP baru secara resmi. Pemerintah Siapkan Penyesuaian PTKP 2027 Airlangga menyampaikan rencana penyesuaian PTKP setelah rapat terbatas di [...]

Read more...

Pembetulan SPT PER-12/2026: Aturan Baru yang Wajib Diketahui!

Pendahuluan Mulai 1 Oktober 2026, wajib pajak perlu memahami perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025. Aturan ini membawa perubahan penting, terutama penghapusan skema delta dan penerapan kembali skema replace dalam pembetulan SPT. Perubahan tersebut bertujuan memberikan kemudahan administrasi sekaligus kepastian dalam penghitungan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengetahui ketentuan terbaru agar tidak salah mengambil langkah ketika memperbaiki laporan pajak. Apa itu [...]

Read more...