Uncategorized @id

7 Rahasia Menghindari Kesalahan PPh 23 atas Jasa agar Bisnis Anda Aman dari Sanksi Pajak

Pendahuluan Banyak pelaku usaha jasa baik konsultan, pelatih, maupun penyedia layanan profesional lainnya sering kali mengabaikan kewajiban PPh Pasal 23. Mereka berpikir bahwa karena nilai jasanya kecil, atau karena transaksi dilakukan antar rekan bisnis, maka tidak perlu dikenai pajak. Padahal, kesalahan dalam perlakuan PPh 23 dapat berujung pada denda, sanksi administrasi, bahkan pemeriksaan pajak yang memakan waktu dan biaya besar. Sebagai perusahaan konsultan profesional, Great Performance Consulting (GPC) sering menemukan kesalahan fatal semacam ini di lapangan dan membantu klien memperbaikinya dengan solusi [...]

Read more...

PER-17/PJ/2025 Bikin Bingung? Great Performance Consulting Siap Bantu!

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2025 yang mengatur ulang mekanisme penetapan tempat terdaftar wajib pajak (WP) di KPP Besar, Khusus, dan Madya. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata sistem pelayanan dan pengawasan perpajakan agar lebih efisien dan adaptif di era digital. Melalui penerapan peraturan baru ini, DJP ingin memastikan bahwa setiap wajib pajak mendapatkan pengawasan dan pelayanan yang sesuai dengan skala usahanya. Baik perusahaan besar maupun badan [...]

Read more...

5 Langkah Efektif Lapor SPT Badan 2025 Agar Bebas Denda, Hemat Waktu Bersama Great Performance Consulting

Pendahuluan Setiap tahun, musim pelaporan SPT Badan menjadi momen yang paling menegangkan bagi banyak pemilik bisnis dan tim keuangan. Di tengah padatnya aktivitas operasional, penyusunan laporan pajak sering kali tertunda hingga mendekati batas waktu. Akibatnya, banyak perusahaan harus lembur di akhir bulan atau bahkan terkena sanksi karena keterlambatan pelaporan. Padahal, pelaporan SPT Badan yang tepat waktu dan akurat merupakan bentuk kepatuhan penting yang mencerminkan profesionalitas perusahaan. Keterlambatan bukan hanya berisiko denda administratif, tetapi juga dapat menurunkan reputasi bisnis di mata regulator [...]

Read more...

3 Langkah Mudah Pelaporan SPT Tahunan UMKM Bersama Great Performance Consulting, Hemat Biaya dan Waktu!

Pendahuluan Kepatuhan pajak merupakan salah satu kewajiban penting bagi setiap pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang menunjukkan komitmen pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah. Namun, bagi banyak pelaku UMKM di Indonesia, proses pelaporan SPT sering kali menjadi tantangan tersendiri. Kendala seperti kurangnya pemahaman perpajakan, keterbatasan waktu, dan biaya yang dianggap mahal membuat sebagian pelaku usaha menunda bahkan lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.Melihat kondisi tersebut, [...]

Read more...

5 Konsekuensi Fatal Membuat Bupot Pegawai dengan NPWP Sementara yang Wajib Anda Tahu

Pendahuluan Dalam praktik administrasi perpajakan, perusahaan sebagai pemotong pajak wajib menerbitkan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai. Idealnya, bukti potong dibuat dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah tervalidasi pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, dalam kenyataan di lapangan, tidak sedikit perusahaan yang menghadapi kendala karena pegawai baru belum memiliki NPWP aktif, atau NIK pegawai belum terintegrasi dengan sistem DJP. Dalam situasi tersebut, sistem perpajakan (Coretax) sering [...]

Read more...

Jasa Restitusi Pajak: 4 Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Pendahuluan Restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Situasi restitusi muncul ketika wajib pajak telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, misalnya karena kesalahan penghitungan, pajak terutang ternyata nihil, atau terjadi pemotongan/pemungutan ganda. Dalam praktik, restitusi memerlukan proses administrasi dan verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum dana dapat dikembalikan ke wajib pajak. Apa itu jasa restitusi pajak? Jasa restitusi pajak adalah layanan profesional (biasanya ditawarkan oleh konsultan pajak, kantor akuntan publik, atau konsultan keuangan) [...]

Read more...

Jasa Pendampingan Keberatan Bea Cukai: Panduan Lengkap & Langkah Efektif 2025

Pendahuluan Sengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat terjadi kapan saja  mulai dari penetapan tarif, nilai pabean, hingga denda administrasi. Bagi pelaku usaha, mengajukan keberatan yang benar adalah langkah awal untuk mempertahankan hak dan mengurangi risiko finansial. Namun, proses ini teknis dan berbasis aturan administrasi yang ketat; di sinilah jasa pendampingan keberatan bea cukai menjadi sangat penting. Di era perdagangan global seperti sekarang, perusahaan yang serius mengelola rantai pasoknya membutuhkan mitra profesional yang memahami regulasi kepabeanan. Salah satu penyedia [...]

Read more...

8 Langkah Jasa Penutupan Perusahaan yang Wajib Anda Ikuti agar Legal & Bebas Masalah Pajak

Pendahuluan Banyak pengusaha memulai bisnis dengan semangat tinggi, tetapi kondisi pasar atau strategi perusahaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam beberapa kasus, pemilik usaha memutuskan untuk menutup perusahaan. Penutupan perusahaan bukan hanya soal menghentikan operasional dan memberhentikan karyawan. Ada serangkaian kewajiban hukum, administrasi, dan perpajakan yang harus dipenuhi agar status perusahaan resmi berakhir. Di Indonesia, proses ini dikenal sebagai pembubaran dan likuidasi perusahaan. Tahapannya cukup panjang, melibatkan notaris, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pengumuman di media cetak, penyelesaian kewajiban kreditur dan [...]

Read more...

10 Faktor Penyebab SP2DK dari DJP yang Wajib Diketahui Perusahaan

Pendahuluan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan disingkat SP2DK adalah salah satu instrumen pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SP2DK diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak (perorangan atau badan) untuk meminta klarifikasi atas data dan/atau keterangan yang dianggap belum jelas atau diduga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang menerima SP2DK wajib menanggapi dalam jangka waktu tertentu; jika tidak ditangani dengan baik, SP2DK dapat berlanjut menjadi pemeriksaan pajak.Artikel ini menguraikan penyebab-penyebab umum mengapa sebuah badan [...]

Read more...

7 Perbedaan Penting Pelaporan SPT Tahunan Badan di Era Coretax vs DJP Online yang Harus Anda Ketahui

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi. Salah satu langkah terbesar adalah penerapan Core Tax Administration System atau dikenal sebagai Coretax. Bagi Wajib Pajak Badan, hadirnya Coretax membawa perubahan signifikan terhadap proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan yang sebelumnya dilakukan melalui DJP Online. Perubahan ini memengaruhi mekanisme pengisian, validasi data, serta keterhubungan antara pelaporan pajak dengan data transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Artikel ini akan membahas secara lengkap perbedaan pelaporan [...]

Read more...