Blog » Konsultan Pajak | GP Tax Consulting

29 Jan

Jasa SP2DK Profesional: Strategi Tepat Menghadapi Surat Permintaan Penjelasan Pajak

Pendahuluan Dalam sistem perpajakan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan prinsip self-assessment system yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, seiring dengan semakin kuatnya pengawasan berbasis data, DJP dapat menemukan perbedaan atau ketidaksesuaian antara data yang dimiliki dengan laporan yang disampaikan wajib pajak. Kondisi inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Banyak wajib pajak merasa khawatir ketika menerima SP2DK karena menganggapnya sebagai tanda awal pemeriksaan pajak. Padahal, SP2DK [...]

By Konsultan Uncategorized @id 0 Comments

27 Jan

Tutorial Lapor SPT Tahunan Karyawan dengan 1 Bukti Potong: Panduan Lengkap, Mudah, dan Sesuai Aturan Pajak

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, termasuk karyawan. Meskipun bagi karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan dan memiliki satu bukti potong proses pelaporannya relatif sederhana, kesalahan tetap sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur, perubahan sistem perpajakan, maupun ketidaktelitian dalam pengisian data. Artikel ini membahas tutorial lapor SPT Tahunan khusus karyawan dengan satu bukti potong, disusun secara sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

06 Jan

5 Waktu Terbaik Lapor SPT Tahunan Pribadi untuk Karyawan, ASN, TNI & Polri

Pendahuluan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban ini berlaku bagi seluruh kelompok wajib pajak orang pribadi, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Meskipun terlihat sederhana, masih banyak wajib pajak yang bingung menentukan kapan waktu terbaik untuk melaporkan SPT Tahunan agar terhindar dari risiko kesalahan maupun sanksi administratif. Ketentuan Batas Waktu Lapor SPT Tahunan Orang [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

17 Des

Resmi! Masa Aktif Kode Billing Coretax Diperpanjang Jadi 14 Hari

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan perubahan masa aktif kode billing pada sistem Coretax: kini setiap kode billing yang diterbitkan akan memiliki masa aktif 14 hari kalender, menggantikan ketentuan sebelumnya yang hanya 7 hari. Perubahan ini diberlakukan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pengumuman ini mulai berlaku untuk kode billing yang diterbitkan sejak 17 Desember 2025. Perubahan masa aktif ini datang bersamaan dengan sejumlah pembaruan pada Coretax seperti [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

12 Des

Mengungkap Fakta Perda DKI 1/2024: Ternyata Pajak Reklame Bisa Dicicil Hingga 2 Tahun!

Pendahuluan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 resmi menjadi payung hukum terbaru bagi pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, menggantikan sejumlah perda lama yang dicabut sesuai dengan dinamika kebijakan fiskal daerah tahun 2024. Perda ini mulai berlaku sejak 5 Januari 2024, sebagai landasan dalam pemungutan pajak di wilayah DKI Jakarta, termasuk jenis pajak yang berdampak langsung kepada pelaku usaha periklanan, yakni Pajak Reklame. Namun di balik ketentuan dasar tersebut, terdapat hal penting dan menarik yang sering kurang [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

09 Des

7 Fakta Penting Mengapa NIK Tidak Valid dan Bupot 1721-A1 Tidak Bisa Diterbitkan

Kesimpulan Sejak 2024, DJP secara bertahap memadankan NIK KTP sebagai NPWP 16 digit, menggantikan NPWP 15 digit lama. Pemadanan ini tidak hanya bersifat administratif, namun berpengaruh langsung pada sistem pelaporan pajak, termasuk proses penerbitan Bupot 1721-A1. Di sistem DJP yang baru, NIK karyawan harus memenuhi dua kondisi penting: Tercatat dan aktif dalam database DJP, bukan hanya di Dukcapil. Sudah dipadankan (matching) dengan data kependudukan, sehingga data perpajakannya dapat diproses otomatis. Ketika NIK belum aktif, tidak cocok, tidak lengkap, atau masih tercatat sebagai NPWP sementara [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

25 Nov

7 Fakta Baru SP2DK 2025: Sentimen Negatif terhadap Pegawai Pajak & Langkah Perbaikan DJP

Pendahuluan Dalam praktik pengawasan pajak di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah surat permintaan klarifikasi yang dikenal sebagai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Meski secara regulasi SP2DK bukanlah sanksi atau pemeriksaan langsung, namun pada kenyataannya penerbitannya kerap menimbulkan persepsi negatif, terutama terhadap pegawai pajak yang bertugas menindaklanjuti. Baru-baru ini, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pegawai pajak sering mendapatkan citra negatif karena SP2DK, banyak wajib pajak yang merasa surat tersebut layaknya [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

18 Nov

5 Rahasia Fasilitas Pajak UMKM 0,5% untuk OP & PT Perorangan (Update 2025)

Pendahuluan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk mendorong perkembangan UMKM, pemerintah memberikan insentif pajak berupa PPh Final 0,5 % atas peredaran bruto. Namun, kebijakan ini memiliki sejumlah syarat dan batas waktu yang wajib dipahami oleh pengusaha terutama bila Anda adalah Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau perseroan perorangan. Di sinilah pentingnya pemahaman mendalam dan pendampingan profesional untuk mengoptimalkan skema pajak sekaligus menjaga kepatuhan. Dasar Hukum dan Ketentuan Tarif Insentif tarif PPh Final 0,5 % diatur [...]

13 Nov

PPh 21 DTP Pariwisata 2025: 5 Langkah Praktis Memanfaatkan PMK 72/2025

Pendahuluan Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi dan menstimulasi sektor pariwisata, telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”). Peraturan ini memperluas fasilitas insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) (PPh 21 DTP) kepada pekerja di industri pariwisata. Artikel ini akan membahas dengan lengkap: apa pokok-ketentuan PMK 72/2025, siapa yang berhak dan bagaimana mekanismenya, kewajiban perusahaan, risiko jika salah penerapan, serta bagaimana perusahaan Anda, melalui layanan dari Great Performance Consulting dapat memanfaatkan fasilitas ini [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

05 Nov

Lapor SPT Tahunan Badan 2025 Lebih Mudah dan Aman Bersama Great Performance Consulting

Pendahuluan Bagi banyak pelaku bisnis, masa pelaporan SPT Tahunan Badan sering menjadi momen penuh tekanan. Laporan keuangan yang rumit, data yang belum sinkron, hingga perubahan regulasi yang cepat membuat proses ini rawan kesalahan. Salah satu aspek yang paling sering menimbulkan kebingungan adalah PPh Pasal 29, yaitu pajak penghasilan kurang bayar yang wajib disetor sebelum pelaporan SPT Tahunan. Di sinilah Great Performance Consulting hadir bukan sekadar konsultan pajak, melainkan mitra strategis bisnis Anda. Kami membantu perusahaan menghadapi tantangan pelaporan pajak dengan solusi [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments