2026 » Konsultan Pajak | GP Tax Consulting

09 Jul

Wajib Tahu! DJP Resmi Tunjuk 7 Pemungut PPN PMSE Baru, Cek Daftarnya!

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat pengawasan ekonomi digital dengan menunjuk tujuh perusahaan digital baru sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar 11%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, penunjukan tersebut menegaskan bahwa perusahaan digital yang memenuhi kriteria wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualan barang maupun jasa digital kepada konsumen di Indonesia. Berdasarkan informasi resmi [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

03 Jul

7 Fakta Mekanisme Baru Pajak Marketplace 2026

Pemerintah Mulai Terapkan Mekanisme Baru Pajak Marketplace Pemerintah Indonesia resmi menerapkan mekanisme baru pemungutan pajak bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menyederhanakan proses administrasi bagi pelaku usaha digital. Dengan demikian, pedagang tidak lagi harus melakukan seluruh proses pembayaran pajak secara mandiri untuk transaksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut. Mekanisme ini mengacu pada PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Pemerintah menegaskan bahwa [...]

By Konsultan Uncategorized @id 0 Comments

01 Jul

Jasa Penyelesaian SP2DK Profesional Terpercaya

Pendahuluan Menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan perhatian dan strategi yang tepat. Surat ini menunjukkan bahwa DJP membutuhkan penjelasan terkait data atau informasi perpajakan tertentu dari wajib pajak. Namun, wajib pajak tidak perlu langsung menganggap SP2DK sebagai sanksi pajak. Sebaliknya, SP2DK menjadi sarana komunikasi antara DJP dan wajib pajak untuk memastikan kesesuaian data perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memberikan tanggapan secara akurat, jelas, dan berdasarkan kondisi sebenarnya. Saat ini, sistem pengawasan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

26 Jun

5 Perbedaan Patriot Bond dan Tax Amnesty yang Wajib Anda Ketahui

Perbedaan Patriot Bond dan Tax Amnesty yang Masih Banyak Disalahpahami Pembahasan mengenai perbedaan Patriot Bond dan Tax Amnesty semakin menarik perhatian masyarakat, terutama wajib pajak dan pelaku usaha. Banyak orang masih menganggap kedua program tersebut memiliki konsep yang sama karena sama-sama berkaitan dengan aset, dana, dan kebijakan pemerintah. Padahal, Patriot Bond dan Tax Amnesty memiliki tujuan serta mekanisme yang berbeda. Pemahaman yang tepat sangat penting agar masyarakat tidak salah mengambil keputusan terkait aset, investasi, maupun kewajiban perpajakan. Secara sederhana, Tax Amnesty berkaitan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

19 Jun

Pajak Marketplace Juli 2026: 3 Strategi Ampuh Amankan Bisnis

Pendahuluan Peta bisnis digital di Indonesia kembali menghadapi babak baru yang memicu perbincangan hangat. Belakangan ini, informasi mengenai simpang siur pajak pedagang online yang berjualan di marketplace mulai Juli menjadi perhatian utama para pelaku usaha. Banyak penjual merasa cemas dan bingung apakah kebijakan ini akan memangkas keuntungan mereka secara drastis. Terlebih lagi, simpang siur ini memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah sedang menerapkan pungutan baru yang memberatkan. Duduk Perkara Regulasi Pajak Marketplace Terbaru Untuk memahami fenomena ini secara jernih, kita perlu melihat basis aturan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

15 Jun

Awas! 4 Dampak Fatal Jika PT Tak Unggah Laporan RUPS Kemenkumham

Hati-Hati Aturan Baru: Akses PT Terancam Diblokir Jika Tidak Unggah Laporan RUPS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia kini semakin memperketat pengawasan administratif terhadap badan hukum. Langkah tegas ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini menghadapi tantangan baru yang memerlukan perhatian ekstra. Pemerintah menetapkan aturan ketat yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bagi Perseroan Terbatas [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

03 Jun

Kabar Baik! UMKM Omzet Rp500 Juta Tetap Bebas PPh

Pendahuluan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan kabar baik dari pemerintah. Saat ini, UMKM yang dijalankan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap bebas Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, pelaku usaha yang memenuhi ketentuan tersebut tidak perlu membayar PPh atas omzet usahanya. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain membantu menjaga arus kas usaha, aturan ini juga memberikan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

22 Mei

Cara Tepat Koreksi Pajak SPT Badan vs PPN 2026

Memahami Koreksi Pajak akibat Ekualisasi Omzet Dalam dunia perpajakan, ekualisasi omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering membandingkan nilai omzet pada kedua laporan tersebut untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila ditemukan selisih angka, fiskus biasanya akan meminta klarifikasi melalui SP2DK maupun pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami penyebab perbedaan omzet sekaligus menyiapkan penjelasan yang akurat, logis, dan didukung dokumen lengkap. Secara umum, ekualisasi pajak [...]

15 Mei

PMK 26/2026 Ubah Aturan Pajak Rokok

Pendahuluan PMK 26/2026 resmi mengubah aturan pajak rokok di Indonesia dan menjadi perhatian utama pelaku usaha sektor hasil tembakau. Regulasi terbaru ini langsung menarik perhatian pelaku usaha karena pemerintah menghadirkan sejumlah penyesuaian pada mekanisme pelaporan, pengawasan, dan tata kelola administrasi perpajakan sektor hasil tembakau. Namun, perubahan ini bukan sekadar revisi teknis biasa. Sebaliknya, pemerintah merancang PMK 26/2026 untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal. Fokus Utama Perubahan dalam PMK No 26 Tahun 2026 Secara substansial, regulasi baru ini menghadirkan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

11 Mei

RESMI! Wajib Pajak 2026 Dipindahkan ke KPP Madya, Segera Cek AR Anda

Pendahuluan Perubahan besar kembali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, puluhan ribu wajib pajak resmi mengalami perpindahan administrasi dari KPP Pratama menuju KPP Madya. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian para pelaku usaha karena berdampak pada administrasi, pengawasan, hingga komunikasi perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, seluruh wajib pajak badan maupun pelaku usaha perlu segera mengecek status administrasi pajaknya. Selain itu, wajib pajak juga disarankan segera menghubungi Account Representative (AR) masing-masing agar seluruh proses perpajakan tetap berjalan lancar. Apa Itu Perpindahan dari KPP [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

Yearly Archives - 2026