Monthly Archives - September 2025

Jasa Restitusi Pajak: 4 Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Pendahuluan Restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Situasi restitusi muncul ketika wajib pajak telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, misalnya karena kesalahan penghitungan, pajak terutang ternyata nihil, atau terjadi pemotongan/pemungutan ganda. Dalam praktik, restitusi memerlukan proses administrasi dan verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum dana dapat dikembalikan ke wajib pajak. Apa itu jasa restitusi pajak? Jasa restitusi pajak adalah layanan profesional (biasanya ditawarkan oleh konsultan pajak, kantor akuntan publik, atau konsultan keuangan) [...]

Read more...

Jasa Pendampingan Keberatan Bea Cukai: Panduan Lengkap & Langkah Efektif 2025

Pendahuluan Sengketa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat terjadi kapan saja  mulai dari penetapan tarif, nilai pabean, hingga denda administrasi. Bagi pelaku usaha, mengajukan keberatan yang benar adalah langkah awal untuk mempertahankan hak dan mengurangi risiko finansial. Namun, proses ini teknis dan berbasis aturan administrasi yang ketat; di sinilah jasa pendampingan keberatan bea cukai menjadi sangat penting. Di era perdagangan global seperti sekarang, perusahaan yang serius mengelola rantai pasoknya membutuhkan mitra profesional yang memahami regulasi kepabeanan. Salah satu penyedia [...]

Read more...

8 Langkah Jasa Penutupan Perusahaan yang Wajib Anda Ikuti agar Legal & Bebas Masalah Pajak

Pendahuluan Banyak pengusaha memulai bisnis dengan semangat tinggi, tetapi kondisi pasar atau strategi perusahaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam beberapa kasus, pemilik usaha memutuskan untuk menutup perusahaan. Penutupan perusahaan bukan hanya soal menghentikan operasional dan memberhentikan karyawan. Ada serangkaian kewajiban hukum, administrasi, dan perpajakan yang harus dipenuhi agar status perusahaan resmi berakhir. Di Indonesia, proses ini dikenal sebagai pembubaran dan likuidasi perusahaan. Tahapannya cukup panjang, melibatkan notaris, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pengumuman di media cetak, penyelesaian kewajiban kreditur dan [...]

Read more...

10 Faktor Penyebab SP2DK dari DJP yang Wajib Diketahui Perusahaan

Pendahuluan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan disingkat SP2DK adalah salah satu instrumen pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SP2DK diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak (perorangan atau badan) untuk meminta klarifikasi atas data dan/atau keterangan yang dianggap belum jelas atau diduga tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang menerima SP2DK wajib menanggapi dalam jangka waktu tertentu; jika tidak ditangani dengan baik, SP2DK dapat berlanjut menjadi pemeriksaan pajak.Artikel ini menguraikan penyebab-penyebab umum mengapa sebuah badan [...]

Read more...

7 Perbedaan Penting Pelaporan SPT Tahunan Badan di Era Coretax vs DJP Online yang Harus Anda Ketahui

Pendahuluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi. Salah satu langkah terbesar adalah penerapan Core Tax Administration System atau dikenal sebagai Coretax. Bagi Wajib Pajak Badan, hadirnya Coretax membawa perubahan signifikan terhadap proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan yang sebelumnya dilakukan melalui DJP Online. Perubahan ini memengaruhi mekanisme pengisian, validasi data, serta keterhubungan antara pelaporan pajak dengan data transaksi dan laporan keuangan perusahaan. Artikel ini akan membahas secara lengkap perbedaan pelaporan [...]

Read more...

3 Langkah Efektif Mengelola PPh 21 Outsourcing dengan Jasa Profesional

Pendahuluan Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing menghadapi tantangan besar mengenai kepatuhan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 21. Dengan terbitnya PMK 168 Tahun 2023, regulasi mengenai pemotongan dan pelaporan PPh 21 mengalami perubahan penting. Oleh karena itu, memakai jasa perhitungan PPh 21 masa outsourcing menjadi solusi strategis untuk mengelola kewajiban pajak dengan benar dan efisien. Dasar Hukum dan Ketentuan Terbaru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 adalah acuan utama yang mengatur cara pelaksanaan pemotongan PPh 21 atas penghasilan dari [...]

Read more...

10 Manfaat Jasa Pembuatan Jurnal Akuntansi Keuangan Profesional dengan Data Laporan Valid

Pendahuluan Dalam dunia bisnis modern, Jasa Pembuatan Jurnal Akuntansi Keuangan menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan, organisasi nirlaba, hingga individu yang ingin mengelola laporan keuangan secara profesional. Jurnal akuntansi merupakan pondasi dari sistem pembukuan. Melalui jurnal, setiap transaksi dicatat secara sistematis, lalu dipindahkan ke buku besar hingga menghasilkan laporan keuangan yang valid. Oleh karena itu, proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Penyedia jasa akuntansi yang profesional memastikan bahwa setiap pencatatan didukung oleh bukti transaksi sah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK/PSAK) yang berlaku [...]

Read more...

5 Cara Memahami Nilai Kurs Mingguan Agar Bisnis Impor & Pajakmu Lebih Terkendali

Pendahuluan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PPN, PPN Jasa & PPnBM merupakan ketentuan yang sangat penting bagi pelaku usaha impor, eksportir, penyedia jasa luar negeri, dan semua pihak yang melakukan transaksi dalam mata uang asing. Karena nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah berfluktuasi setiap waktu, pemerintah menetapkan bahwa kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan pajak dan bea harus ditetapkan secara periodik  biasanya mingguan agar mencerminkan kondisi pasar terkini. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan dan peraturan [...]

Read more...

7 Langkah Wajib: Siap-Siap Pelaporan SPT Tahunan Coretax 2026 yang Lebih Mudah dan Aman

Pendahuluan Pelaporan SPT Tahunan Coretax 2026 menjadi tonggak penting dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mewajibkan penggunaan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax mulai tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada tahun 2026. Artinya, semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak lagi bisa menggunakan sistem lama seperti DJP Online, e-Filing, maupun e-Form untuk melaporkan SPT Tahunan. Transformasi digital ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional. Tujuannya adalah menyederhanakan administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan wajib [...]

Read more...

7 Hal Penting tentang Kapan Pengusaha Wajib PKP dan Mulai Pungut PPN

Pendahuluan Kapan pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP dan mulai pungut PPN? Pertanyaan ini sangat relevan bagi setiap pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan hanya sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang melekat begitu omzet usaha melewati batas tertentu. Dengan menjadi PKP, pengusaha memperoleh hak dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satu sumber utama penerimaan negara. Artikel ini akan membahas secara detail mengenai aturan, syarat, proses, kewajiban, hingga konsekuensi bila pengusaha [...]

Read more...