2026 » Halaman 2 dari 3 » Konsultan Pajak

19 Jun

Pajak Marketplace Juli 2026: 3 Strategi Ampuh Amankan Bisnis

Pendahuluan Peta bisnis digital di Indonesia kembali menghadapi babak baru yang memicu perbincangan hangat. Belakangan ini, informasi mengenai simpang siur pajak pedagang online yang berjualan di marketplace mulai Juli menjadi perhatian utama para pelaku usaha. Banyak penjual merasa cemas dan bingung apakah kebijakan ini akan memangkas keuntungan mereka secara drastis. Terlebih lagi, simpang siur ini memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah sedang menerapkan pungutan baru yang memberatkan. Duduk Perkara Regulasi Pajak Marketplace Terbaru Untuk memahami fenomena ini secara jernih, kita perlu melihat basis aturan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

15 Jun

Awas! 4 Dampak Fatal Jika PT Tak Unggah Laporan RUPS Kemenkumham

Hati-Hati Aturan Baru: Akses PT Terancam Diblokir Jika Tidak Unggah Laporan RUPS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia kini semakin memperketat pengawasan administratif terhadap badan hukum. Langkah tegas ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini menghadapi tantangan baru yang memerlukan perhatian ekstra. Pemerintah menetapkan aturan ketat yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bagi Perseroan Terbatas [...]

By Konsultan Uncategorized @id 0 Comments

03 Jun

Kabar Baik! UMKM Omzet Rp500 Juta Tetap Bebas PPh

Pendahuluan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan kabar baik dari pemerintah. Saat ini, UMKM yang dijalankan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap bebas Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, pelaku usaha yang memenuhi ketentuan tersebut tidak perlu membayar PPh atas omzet usahanya. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain membantu menjaga arus kas usaha, aturan ini juga memberikan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

22 Mei

Cara Tepat Koreksi Pajak SPT Badan vs PPN 2026

Memahami Koreksi Pajak akibat Ekualisasi Omzet Dalam dunia perpajakan, ekualisasi omzet antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN menjadi salah satu fokus utama pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering membandingkan nilai omzet pada kedua laporan tersebut untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila ditemukan selisih angka, fiskus biasanya akan meminta klarifikasi melalui SP2DK maupun pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami penyebab perbedaan omzet sekaligus menyiapkan penjelasan yang akurat, logis, dan didukung dokumen lengkap. Secara umum, ekualisasi pajak [...]

15 Mei

PMK 26/2026 Ubah Aturan Pajak Rokok

Pendahuluan PMK 26/2026 resmi mengubah aturan pajak rokok di Indonesia dan menjadi perhatian utama pelaku usaha sektor hasil tembakau. Regulasi terbaru ini langsung menarik perhatian pelaku usaha karena pemerintah menghadirkan sejumlah penyesuaian pada mekanisme pelaporan, pengawasan, dan tata kelola administrasi perpajakan sektor hasil tembakau. Namun, perubahan ini bukan sekadar revisi teknis biasa. Sebaliknya, pemerintah merancang PMK 26/2026 untuk memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan efektivitas pengawasan fiskal. Fokus Utama Perubahan dalam PMK No 26 Tahun 2026 Secara substansial, regulasi baru ini menghadirkan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

11 Mei

RESMI! Wajib Pajak 2026 Dipindahkan ke KPP Madya, Segera Cek AR Anda

Pendahuluan Perubahan besar kembali dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, puluhan ribu wajib pajak resmi mengalami perpindahan administrasi dari KPP Pratama menuju KPP Madya. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian para pelaku usaha karena berdampak pada administrasi, pengawasan, hingga komunikasi perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, seluruh wajib pajak badan maupun pelaku usaha perlu segera mengecek status administrasi pajaknya. Selain itu, wajib pajak juga disarankan segera menghubungi Account Representative (AR) masing-masing agar seluruh proses perpajakan tetap berjalan lancar. Apa Itu Perpindahan dari KPP [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

05 Mei

PMK No 28/2026 Terbaru: Dampak Besar Restitusi Pajak & WP Patuh Dicabut, Wajib Tahu!

Pendahuluan Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembaruan kebijakan perpajakan melalui PMK No 28/2026. Regulasi ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam mekanisme restitusi lebih bayar pajak dan status Wajib Pajak (WP) Patuh. Bagi dunia usaha, aturan ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi juga berdampak langsung pada strategi keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Salah satu poin paling krusial adalah dicabutnya status WP Patuh secara menyeluruh, sehingga seluruh perusahaan harus mengajukan ulang sesuai persyaratan terbaru yang jauh lebih ketat. Apa Itu PMK No 28/2026? PMK No [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

30 Apr

Kenapa UMKM Butuh Konsultan Pajak? 7 Alasan Penting untuk Bisnis Anda

Pendahuluan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat signifikan, sekaligus menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, di balik peran strategis tersebut, banyak pelaku UMKM masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan perpajakan. Perpajakan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola bisnis yang sehat. Sayangnya, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya pengelolaan pajak secara profesional. Inilah alasan mengapa konsultan pajak menjadi kebutuhan yang [...]

By Konsultan Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id, Uncategorized @id 0 Comments

23 Apr

Resmi! Tidak Ada Relaksasi Deadline SPT Tahunan PPh Badan 2025, Ini Risiko Jika Terlambat

Pendahuluan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan relaksasi atau perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penegasan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh wajib pajak badan agar tidak menunda kewajiban pelaporan pajaknya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih disiplin dan konsisten. Dengan tidak adanya relaksasi, maka seluruh perusahaan wajib menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. baca selengkapnya https://www.gpckonsultanpajak.com/5-penyebab-dan-solusi-utang-akhir-tahun-tidak-bisa-diedit-di-spt/ Batas Waktu SPT Tahunan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

03 Mar

5 Penyebab dan Solusi Utang Akhir Tahun Tidak Bisa Diedit di SPT

Pendahuluan Pelaporan SPT Tahunan Pajak merupakan kewajiban setiap pemilik NPWP baik orang pribadi maupun badan usaha. Selain melaporkan penghasilan dan pajak terutang, wajib pajak juga wajib mengisi daftar harta dan kewajiban (termasuk utang akhir tahun) secara benar dan lengkap sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, sering kali wajib pajak mengalami kesulitan ketika ingin mengedit bagian “Utang Akhir Tahun” di sistem pelaporan elektronik, baik di Coretax DJP maupun e-Filing DJP Online. Permasalahan ini bisa menghambat proses pelaporan dan meningkatkan risiko kesalahan [...]

By Konsultan Tak Berkategori 0 Comments

Yearly Archives - 2026