pajak bumi dan bangunan

Pengertian, Cara Menghitung & Yang Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan

81 / 100

Lebih Mengenal Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan – Sebuah bisnis yang berjalan pasti membutuhkan lokasi fisik sebagai pusat operasi untuk menjalankan bisnis. Pada dasarnya sebuah perusahaan membutuhkan biaya agar bisnis atau usahanya dapat berjalan di lokasi tersebut secara legal atau legal.

Baca Juga : Jasa Konsultan Pajak Harga Murah & Terbaik di Jakarta

Biaya yang dibutuhkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagai perusahaan yang didirikan di suatu lokasi tertentu, wajib membayar bangunan atau tanah yang digunakan untuk kegiatan usahanya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas bumi dan bangunan yang timbul karena keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi orang atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat darinya. Jika dilihat dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sifatnya material. Artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan dari keadaan bendanya yaitu tanah dan/atau bangunan. Sedangkan kondisi subjek tidak menentukan ukuran barang.

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dasar penghitungan PBB adalah tarif 0,5% dikalikan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP diperoleh 20% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Keterangan yang digunakan dalam penghitungan PBB yaitu sebagai berikut.

  1. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
  2. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
  3. NJKP : Nilai Jual Kena Pajak
  4. NJOTKP : Nilai Jual Barang Tidak Kena Pajak

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Subyek PBB adalah orang pribadi dan badan yang dengan nyata memiliki hal-hal sebagai berikut ini:

  1. Mempunyai hak atas bumi.
  2. Memperoleh manfaat atas bumi.
  3. Memiliki bangunan.
  4. Menguasai bangunan.
  5. Memperoleh manfaat atas bangunan.
  6. Contoh Benda Bumi

Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

  1. Contoh Objek Bangunan

kolam renang, rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, bangunan usaha, pusat perbelanjaan, jalan tol, pagar mewah,.

Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Ternyata, tidak semua objek tanah dan bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak akan dikenakan PBB. Namun objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut daftar kriteria tersebut:

  1. Objek pajak digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan bangsa, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan kuno, atau sejenisnya.
  3. Objek pajaknya adalah hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak.
  4. Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan prinsip perlakuan timbal balik.
  5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Undang-Undang yang Mengatur Pajak Bumi dan Bangunan

  1. Pungutan PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  2. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
  3. Sedangkan PBB pada sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan (PBB P3) sampai saat ini masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dengan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dulu hingga sekarang masih tetap sama, yaitu 0,5%.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besaran NJOPTKP di setiap daerah berbeda-beda. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan bahwa NJOPTKP untuk setiap daerah di kabupaten/kota paling banyak Rp. 12.000.000 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

  1. Setiap Wajib Pajak menerima pengurangan NJOPTKP 1 kali dalam 1 Tahun Pajak.
  2. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, hanya 1 objek pajak yang dapat dikurangi atau objek pajak yang memiliki nilai terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lain yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) menjadi dasar penghitungan PBB. NJKP disebut juga dengan nilai ketetapan atau nilai jual suatu barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Artinya NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut rinciannya:

  1. Objek pajak perkebunan adalah 40%.
  2. Objek pajak pertambangan adalah 40%.
  3. Objek pajak kehutanan adalah 40%.
  4. Objek pajak lainnya, yaitu seperti pedesaan dan pjuga erkotaan, jika dilihat dari nilai NJOPnya, yaitu:
  • Jika NJOP > Rp. 1.000.000.000,00, persentase NJKP adalah 40%.
  • Sedangkan jika NJOP < Rp1.000.000.000,00 maka persentase NJKP adalah 20%.

Demikian ulasan tentang Lebih Mengenal Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan artikel ini ke keluarga, teman dan orang terdekat Anda.

Tinggalkan Balasan