SKT Pajak

Pengertian, Contoh dan Cara Untuk Mendapatkan Surat SKT Pajak Terbaru

67 / 100

Cara untuk Mendapatkan Surat SKT Pajak – Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2021 yang mengatur tentang pendaftaran dan pelaporan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dari Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Merujuk pada PMK 48/2021, setiap wajib pajak PBB harus mendaftar ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 1 bulan setelah persyaratan subjektif dipenuhi.

Baca Juga : Ini Dia Pengertian Pajak Penghasilan, Objek dan Cara Menghitung PPh Lengkap!

Nantinya, wajib pajak yang bersangkutan akan diberikan Surat Tanda Terdaftar PBB (SKT). SKT pajak adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala KPP yang menyatakan jika objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Apa itu SKT Pajak?

Surat Tanda Pendaftaran adalah surat bagi Wajib Pajak badan yang pertama kali mendaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan Sekretaris Jenderal Pajak No. Surat Tercatat yang disebut juga Surat Tercatat atau SKT dalam PER04/PJ/2020 adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak untuk membuktikan identitas wajib pajak. Berikut adalah penjelasan yang terdapat dalam SPT:

  1. Nama
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  4. Klasifikasi Bidang Usaha
  5. Alamat
  6. Kategori Wajib Pajak seperti Agen, JO, KPDA, Bend dan lain-lain
  7. Tanggal Wajib Pajak pertama kali mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak
  8. Kewajiban perpajakan menurut status wajib pajak. Pemungutan PPN hanya masuk untuk bendahara dan pemungut PPN. PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri diimpor hanya dalam hal penerbitan NPWP melalui pos sebagai bagian dari penerbitan SKPKB PPN KMS
  9. Diisi tanggal Wajib Pajak terdaftar pada KPP yang bersangkutan. NPWP telah diterbitkan, maka tanggal yang dimasukkan sesuai dengan tanggal penerbitan SKT.
  10. Tempat terbit, bulan dan tahun penerbitan SKT
  11. Nama, TTD dan PIN Service Manager. Jika SKT diterbitkan oleh KP2KP, bagian ini disertai dengan nama, tanda tangan dan PIN pimpinan KP2KP.

Cara Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Pajak

Fasilitas SKB pajak dari pemerintah ini dapat diperoleh Wajib Pajak pada saat kebijakan pengampunan pajak berlangsung. Berdasarkan PER-32/PJ/2013, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan pajak penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk dapat memperoleh fasilitas ini, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan beberapa dokumen yang dipersyaratkan seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Badan atau dokumen pendukung lainnya dan juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut.

  • Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak permohonan diajukan. Berlaku bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam Tahun Pajak sebelum penyampaian SKB.
  • Telah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria dikenakan PPh yang bersifat final, yang dilampiri dengan lampiran besarnya peredaran bruto setiap bulannya. sampai dengan bulan sebelum penyampaian SKP, bagi Wajib Pajak yang terdaftar dalam tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat SKB diajukan.
  • Ditandatangani oleh Wajib Pajak pemohon. Jika permohonan ditandatangani oleh non-WP, harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus.

Contoh Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak/SKB

Setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SKB dari KPP setempat, biasanya permohonan Wajib Pajak akan diproses paling lambat 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Ada dua kemungkinan yang akan diperoleh Wajib Pajak setelah permohonannya diproses, yaitu:

  1. Surat Keterangan Bebas Pajak/SKB
  2. Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak/SKB
  3. Mencetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar
  4. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali Surat Tanda Terdaftar karena kehilangan, kerusakan, atau sebab lain dengan menyerahkan formulir permohonan pengembalian kepada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha.
  5. Permohonan SKT perpajakan dapat diajukan secara elektronik, secara langsung, atau melalui perusahaan jasa pos/percepatan atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan harus disertai dengan dokumen yang sama dengan yang dipersyaratkan untuk kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
  6. Setelah melakukan prosedur di atas, KPP atau KP2KP akan mengembalikan SKT tersebut kepada Wajib Pajak. Jika diperlukan, SKT juga dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.

Lapor Pajak Tepat Waktu dengan Online Pajak

Sebagai wajib pajak yang baik, pembayaran dan pelaporan pajak harus dilakukan tepat waktu. Selain untuk memenuhi persyaratan kepatuhan pajak, kewajiban ini harus dilakukan untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan jika Anda terlambat melaporkan pajak. Bertindak sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak memberikan kemudahan kepada Anda untuk melaporkan pajak secara tepat waktu dengan e-Filing OnlinePajak.

Laporkan berbagai jenis pajak hanya dengan sekali klik, baik itu SPT Masa PPN maupun SPT Masa PPh. Pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan nyaman. OnlinePajak juga menjamin tanggal dan waktu bukti pelaporan (BPE) Anda sesuai dengan tanggal dan waktu Anda mengklik “Laporkan”. Nikmati notifikasi sebelum batas waktu pelaporan sehingga Anda dapat melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu.

Demikian ulasan tentang Cara untuk Mendapatkan Surat SKT Pajak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mempercayakan jasa konsultan pajak hanya di GPC Konsultan Pajak.

Tinggalkan Balasan