kurs pajak

Apa Itu Kurs Pajak Harian dan Mingguan Kemenkeu? Berikut Pembahasannya Lengkap

84 / 100

Mengenal Lebih Lanjut Mengenai Kurs Pajak РBerapa kurs pajak? Ini berarti nilai tukar yang dikonversi dari mata uang. Jadi, yang dimaksud dengan kurs pajak adalah nilai tukar yang digunakan untuk urusan pembayaran pajak. Dimana Kurs pajak telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untung setiap minggunya, yang  disebut Kurs Pajak Mingguan. Seminggu sekali, Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak baru sebagai dasar penghitungan pajak.

Baca Juga : Jasa Konsultan Pajak Terbaik dan Profesional di Jakarta

Dasar hukum kurs pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai PPN Barang dan Jasa dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Apa Itu Kurs Pajak?

Kurs pajak adalah pengaruh mata uang negara lain di satu negara, sehingga mengakibatkan perubahan nilai tukar mata uang. Namun secara sederhana, nilai tukar adalah nilai satu mata uang dengan mata uang lain, seperti ketika ingin menukar mata uang Indonesia, Rupiah, ke mata uang Amerika, Dolar.

Menurut para ahli, nilai tukar adalah ukuran atau pernyataan dalam mata uang negara lain untuk nilai harga mata uang suatu negara, dan juga nilai tukar adalah harga satu mata uang dalam mata uang lain atau dapat dipertukarkan per unit mata uang lain sesuai dengan sejumlah satu mata uang.

Fungsi Kurs Pajak

Kurs pajak digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan pajak, seperti:

  • Bea Masuk (BM)
  • Pajak Pertambahan Nilai Barang, Jasa (PPN)
  • Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
  • Bea Keluar (BK)
  • Pajak Penghasilan (PPh)

Jadi, jika transaksi di atas menggunakan mata uang asing, perhitungan besarnya pajak didasarkan pada kurs pajak saat membayar pajak. Kurs pajak ini diperbarui oleh Kementerian Keuangan setiap minggu dan berubah tergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar AS.

Gambarnya seperti ini, ketika Anda mengeluarkan faktur dalam mata uang asing, Anda harus mengisinya dengan nilai rupiah. Nilai rupiah ini diperoleh dari konversi nilai transaksi dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat faktur pajak dibuat.

Kurs Pajak Mingguan

Kurs pajak mingguan biasanya diwajibkan bagi Anda yang sering bertransaksi menggunakan mata uang asing. Transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah. Nilai tukar ini akan digunakan sebagai dasar pelaporan pajak dalam negeri. Kurs pajak mingguan diterbitkan seminggu sekali dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal.

Apabila nilai tukar mata uang asing lainnya tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut, maka nilai tukar yang digunakan sebagai dasar penyelesaian adalah kurs spot harian mata uang asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Persatuan.

Pembukuan Terhadap Mata Uang Asing Butuh Persetujuan dari Menteri

Wajib Pajak dapat menggunakan mata uang asing dalam pembukuan sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. Saat ini, mata uang asing yang dapat digunakan dalam pembukuan adalah Dolar Amerika Serikat.

Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing dalam pembukuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.11/ Tahun 2012, yang kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015 sebagai berikut:

  • Wajib Pajak untuk kepentingan Penanaman Modal Asing yang beroperasi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang Penanaman Modal Asing;
  • Dalam rangka Kontrak Karya dimana beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain dari pertambangan minyak dan gas bumi;
  • Wajib Pajak untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan juga gas bumi;
  • Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang bersangkutan;
  • Wajib Pajak yang mencatatkan pengeluaran sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  • Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksa dana dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  • Wajib Pajak yang terafiliasi langsung dengan induk perusahaan di luar negeri yaitu anak perusahaan (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh induk perusahaan di luar negeri yang mempunyai hubungan yang istimewa sebagaimana seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  • Wajib Pajak yang telah menyajikan laporan keuangan ke dalam mata uang fungsionalnya dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di negara Indonesia.

Demikian ukasan tentang Mengenal Lebih Lanjut Mengai Kurs Pajak, semoga bermanfaat. Termukan kantor konsultan pajak terbaik di Jakarta hanya di GPC Consultant.

Tinggalkan Balasan